Amazing Top Art Body Painting

source

Perkembangan E-Governmet di Malta

Sungguh prestasi yang mengagumkan bagi Pemerintah Malta dalam pelaksanaan e-Gov.

Dengan keberhasilan ini pantas kiranya negara kita mulai menengok kembali pelaksanaan e-gov-nya, yang masih banyak terdapat kekurangan di sana-sini., tidak ada salahnya kita belajar dari Pemerintah Malta yang begitu sipanya dengan Enam Strategi yang telah diterapkannya dengan serius hingga berhasil dengan baik.

 

Komisi Eropa menobatkan negara Malta sebagai juara untuk e-Government. Menurut situs publictechnology.net (16/1), Malta dinobatkan sebagai pemenang untuk e-government dengan mengalahkan negara anggota uni eropa lainnya serta Kroasia, Turki, Islandia dan Swiss.

 

Mengutip publictechnology.net (16/1), posisi negara Malta itu sendiri dirangkum dalam ringkasan laporan tentang Sembilan benchmarking untuk e-Government. Laporan tersebut mengukur posisi e-government dari enam indikator yang berkaitan dengan kematangan penyediaan layanan dan ketersediaan sistem lelang secara elektronik (e-procurement). Malta mendapat skor 100% untuk lima indikator dan 76% untuk indikator ke enam, yaitu e-procurement, dalam laporan itu. 

 

Dalam wawancara dengan publictechnologynet (16/1), Menteri untuk transportasi, komunikasi dan Informasi negara Malta, Hon Dr. Austin menekankan pentingnya internet untuk mentransformasikan dan meningkatkan penyediaan layanan publik. Dalam wawancaranya tersebut, dia mengungkapkan bahwa perkembangan administrasi dan teknologi telah dikonvergensikan dalam sistem e-government di Malta, yang membuatnya unggul di atas kurva. 

 

Memang layanan publik secara elektronik dapat memberikan beberapa keuntungan. Pertama, layanan elektronik publik tersebut meningkatkan efisiensi penyediaan layanan publik. Selain itu, sistem layanan elektronik itu dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam memberikan layanan publik. 

PERSIAPAN PROGRAM E-KTP DI KABUPATEN WONOSOBO

Dasar Persiapan Pelaksanaan di Kecamatan : Hasil Rakor Kasi Pemerintahan se-Kabupaten Wonosobo pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2011, dengan agenda :
1. Ceking Perangkat Infrastruktur berupa : PC, Printer, Daya (Listrik),Mesin Laminating, Camera/web cam, Jaringan, karena pelaksanaan program ini sangat tergantung pada internet.
2. Bintek bagi operator KTP
3. Sosialisasi agenda yang harus disiapkan oleh Kecamatan.
4. Sosialisasi agenda yang harus disiapkan oleh Desa/Kelurahan.
5. Sosialisasi kepada masyarakat terhadap program E-KTP.

Kendala yang dihadapi dalam persiapan pelaksanaan Program E-KTP di Wonosobo :
1. Perangkat Infrastruktur yang belum memadai, sebagai contoh : Komputer dalam kondisi tua (sehingga sering error), jaringan internet yang lemah, sehingga loadingnya terlalu lama (sehingga proses input data menjadi lama).
2. SDM Operator yang kurang baik dalam kuantitas maupun kualitasnya (dalam pelaksanaan E-KTP diperlukan minimal  4 orang petugas, sedangkan kenyataan yang ada sekarang hanya ada 2 petugas dan itu pun merangkat dengan tugas yang lain.
3. Masyarakat sudah terlalu jenuh dengan adangya pergantian program KTP yang terlalu cepat di Kabupaten Wonosobo, dari tahun 2007 s/d 2011 ini telah terjadi 3 kali perubahan program KTP.
4. Tidak ada insentif tambahan bagi petugas operator meskipun harus kerja lembur.
5. KTP yang lama masih berlaku masyarakat enggan membuat yang baru, apalagi keberadaan E-KTP juga kurang mempunyai nilai lebih dalam pemanfaatannya bagi masyarakat.

Menjadi tugas berat bagi kami di Kecamatan yang langsung berhadapan dengan masyarakat, kalau hal ini tidak diimbangi dengan keseriusan dari para pengambil kebijakan di tingkat Kabupaten.



















Dilihat dari manfaat/nila

PROFIL DESA/KELURAHAN

Salah satu penerapan e-Government di Indonesia, khususnya di Kabupaten Wonosobo adalah tersusunnya profil desa dan kelurahan yang berbasis keluarga. Jadi dalam penyusunan profil ini diawali dengan pendataan masing-masing keluarga, yang diharapkan dapat menyuguhkan data keluarga dalam satu desa-kecamatan-kabupaten, dimana dalam profil tersebut kita bisa mengetahui kondisi data keluarga, potensi ekonomi suatu desa, kondisi geografis, demografis satu desa, serta kondisi pemerintahan di satu desa, yang tentunya diharapkan data tersbut bisa di update setiap 6 bulan sekali. Tahapan pelaksanaan penyusunan profil desa/kelurahan, antar lain :

1. Workshop persiapan sistem aplikasi yang akan diterapkan. Kabupaten Wonosobo mempunyai terobosan tersendiri dalam penyusunan profil desa/kelurahan, karena sistem aplikasi yang digunakan merupakan gabungan dari 3 sistem aplikasi, yaitu Simpedes dari Bappenas, Profil Desa/Kelurahan dari Depdagri dan Sim Data Desa dari Depdagri pula. Jadi diharapkan dengan penerapan satu sistem tetapi dapat menjawab berbagai kebutuhan yang dibutuhkan dari ketiga SIM tersebut (telah dilaksanakan pada tgl 10-11 Januari 2011).
2. Pelaksanaan pelatihan/bintek bagi operator/pengentry data keluarga bagi desa, sebagian telah dilaksanakan pada tahun 2010, dan selanjutnya akan dituntaskan pada bulan April 2011.
3. Agenda selanjutnya adalah pendataan di masing-masing desa (bulan Mei 2011)
4. Entry data dilaksanakan pada bulan Juni 2011, sehingga diharapkan pada bulan Juli 2011 profil desa/kelurahan se-Kabupaten Wonosobo dapat tersusun secara keseluruhan.

Untuk pelaksanaan tersebut tentunya membutuhkan dana yang besar, untuk pelatihan dilaksanakan kerjasama dengan FNS dari Jerman sedangkan untuk pelaksanaan di tingkat desa dialokasikan dari ADD TA. 2011.
Semoga program ini dapat segera terlaksana....

AGENDA-KU BULAN MARET 2011

Bulan Maret meupakan bulan yang banyak kerjaan, terlebih bagi kami yang di kecamatan, khususnya di Seksi Pemerintahan, agenda susul menyusul, diantaranya :
1. Pengecekan Pertangggungjawaban APBDesa TA. 2010,
2. Fasilitasi kegiatan Penyusunan LKPJ dan LPPD bagi Desa TA. 2010,
3. Faslitasi kegiatan Penyusunan RKP Desa TA. 2011,
4. Fasilitasi kegiatan Penyusunan RPJMDesa Tahun 2010 s/d 2014,
5. Fasilitasi kegiata Penyusunan APBDesa TA. 2011,
6. PBB.
7. Pelayanan rutin KK dan KTP.

Dengan setumpuk kegiatan tersebut kami hanya bertiga, memang ironis sekali disatu seksi atau bagian mempunyai cukup banyak staf tetapi pekerjaan tidak terlalu menumpuk, disatu sisi banyak pekerjaan tapi kurang didukung oleh kuantitas SDM. Hal ini harusnya menjadi catatan khusus bagi hasil ANJAB dan ABK nanti, sehingga diharapkan penempatan pegawai benar-benar melihat beban kerja dari suatu SKPD dan tentunya juga didukung oleh SDM yang benar-benar mempunyai basic dalam pelaksanaan tugasnya, amin...