SIM PROFIL DESA

 Pelaksanaan E-Gov Indonesia banyak sekali menemui kegagalan di tingkat pelaksanaan di Daerah, terlebih lagi kalau harus sampai di Desa. Dari masing-masing Departemen menawarkan program SIM Profil Desa, dengan keluaran yang hampir sama, tetapi untuk aplikasinya berbeda-beda. Seperti Bapenas mengeluarkan SIMPEDES, untuk Depdagri mengeluarkan SIM Profil Desa dan SIM Data Desa. Kalau kita lihat outputnya ternyata sama tentang profil desa. Masing-masing lembaga di tingkat daerah pun sama-sama mensosialisasikan program tersebut. Jatah yang paling bingung kami yang di Kecamatan dan Desa. Dengan SDM yang terbatas kita dituntut untuk menerapkan beberapa SIM tersebut yang bagi desa sangat asing dan sesuatu yang baru.

Melihat hal tersebut menunjukkan sebuah managemen yang tidak terkoordinasi, cobalah bersama-sama duduk dalam satu meja untuk sharing bersama menciptakan sebuah SIM yang sederhana yang saling melengkapi dan dengan metode yang mudah untuk dilaksanakan di tingkat desa. Kita sadari bersama SDM di tingkat desa, khususnya Pemerintah Desa masih sangat rendah ( rata-rata lulusan SD dan SLTP).

E-GOVERNMENT DI INDONESIA

 Pengertian E-Government :
Menurut World Bank memberikan definisi, yaitu : penggunaan teknologi informasi oleh badan-badan pemerintah yang memiliki kemampuan untuk mewujudkan hubungan dengan warga negara, pelaku bisnis dan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain.
Menurut EZ E-Gov selaku konsultan dalam penerapan e-gov, mendefinisikan sebagai penyederhanaan praktek pemerintahan dengan menggunakan teknologi dan informasi, yang dibagi lagi menjadi dua pembidangan, yaitu :

1. on line services adalah bagaimana pemerintah menjalankan fungsinya keluar baik, itu masyarakat maupun itu kepada pelaku bisnis.
2. Government operation adalah kegiatan internal yang dilakukan oleh pemerintah, lebih khusus lagi kegiatan yang dilakukan oleh pegawai pemerintah, seperti electronic procurement, manajemen dokumen, berbasiskan web, formuler elektronik dan lain-lain yang dapat disederhanakan dengan internet.

Konsep E-Gov di Indonesia mulai ramai dibicarakan pada tahun 2001 sejak dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.

Contoh beberapa penerapan E-Gov di Indonesia :

1. Kabupaten Lamongan, Jawa Timur Tahun 2001 menggelar koneksi on line untuk 26 kecamatan, sehingga kegiatan Unit Pelayanan Terpadu dapat berjalan secara on line.
2. Kabupaten Tarakan, Kalimantan Timur dan Riau telah menyediakan informasi pemerintah daerah secara on line.
3. Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah dengan pelayanan pencetakan KTP secara on line.

Untuk sementara ini penerapan e-governmet di Indonesia masih dalam tataran kepada output belum kepada pencapaian secara outcome.

PONSEL ANDROID 2011

Ponsel Android Terbaru 2011 

 

Ukuran:	400 × 350
Jenis:	33KB JPG

Wah..... keren n gaya dech....

Ponsel Android merupakan ponsel terbaru di awal tahun 2011 dengan sistem operasi ponsel besutan Google.

KECAMATAN SELOMERTO

Kecamatan Selomerto terletak diantara 7,22  sd. 7,27 derajat lintang selatang, 109,56 derajat bujur timur. Secara administratif Kecamatan Selomerto merupakan salah satu diantara 15 kecamatan di Kabupaten Wonosobo, yang mempunyai luas wilayah 3.971,499 Ha, dengan batas wilayah sebagai berikut :

• Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Wonosobo
• Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Leksono
• Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kaliwiro
• Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Kertek dan Kalikajar.

Jumlah penduduk Kecamatan Selomerto pada akhir tahun 2009 sebanyak 45.570 jiwa terdiri dari penduduk laki-lakisebanyak 23.006 jiwa dan perempuan sebanyak 22.564 jiwa.

Wilayah administrasi Kecamatan Selomerto terdiri dari 22 desa dan 2 kelurahan, dengan jumlah RT sebanyak 390 RT dan RW sebanyak 109 RW.

Personil Kecamatan Selomerto terdiri dari :
1. Camat : Drs. GIRI ATMOKO
2. Sekcam : HERU TRIWIJAYANTO, S.Sos
3. Kasi Pemerintahan  : DWI SARASWATI, SSTP
4. Kasi Ekbang  :  D O Y O
5. Kasi Kesos : SETIAWAN NUGROHO, S,Sos
6. Kasi Trantib  : SUHARDI
7. Kasubag Umum : SUKIRMAN, SIP
8. Kasubag PPEP : AHMAD HIDAYAT, S.Sos

Yang didukung dengan pelaksana sebanyak 10 orang.

ADD TA 2010 KECAMATAN SELOMERTO

Alokasi ADD TA. 2010 di Kecamatan Selomerto sebesar Rp. 2.427.375.300,00 yang terbagi dalam 22 Desa. Adapun swadaya yang masyarakat yang mendukung kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.199.183.500,00.
Dari hasil evaluasi Tim Pendamping Kecamatan dapat dilaporkan hal-hal sebagai berikut :

1. Desa Terbaik dalam pelaksanaan ADD TA. 2010 adalah Desa Pakuncen, Balekambang dan Kaliputih dan Kecis
2. Desa Terjelak dalam pelaksanaan ADD TA. 2010 adalah Desa Adiwarno.
3. Hal ini dilihat dari indikator Proses Perencanaan, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Peran Aktif BPD.
4. Desa yang mendapat pinalti pengurangan 5 % (persen) dari alokasi per-Desa TA. 2011 adalah sebanyak 4 Desa, yaitu Desa Sinduagung,Bumitirto, Semayu dan Gunungtawang ( penyampaian SPJ ADD Tahap kedua lebih dari tanggal 10 Januari 2011).

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan pelaksanaan  ADD, antara lain :

1. Proses perencanaan yang kurang partisipatif (tidak melibatkan masyarakat) dan kurang transparan.
2. Pelaksanaan ADD yang masih didominasi oleh Kepala Desa, bahkan seorang Kepala Desa menjadi pelaksana kegiatan.
3. Kualitas SDM dari Pengelola Keuangan Desa yang masih rendah, baik Pengguna Anggaran/Kades, PPTK/Sekdes maupun Bendahara/Perangkat.
4. Hubungan yang kurang harmonis antara Pemerintah Desa dengan Lembaga Desa.
5. Keterlibatan lembaga-lembaga desa (BPD, LKMD) yang masih kurang.

Itu beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan ADD, khususnya di Kecamatan Selomerto sehingga kedepan menjadi PR bersama untuk mempersiapkan pelaksanaan ADD yang lebih baik.

TENTANG E-KTP WONOSOBO

 Program E-KTP di Wonosobo sudah berjalan kurang lebih satu bulan. Tujuan dan program yang bagus tetapi tidak diiringi dengan kesiapan perbaikan infrastruktur jaringan yang memadai serta kualitas SDM yang tidak ditingkatkan, yang terjadi apa? Kami yang di kecamatan sebagai pelaksana layanan KTP dan KK dengan dasar pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat yang harus menerima komplain dari masyarakat. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku pelaksana teknis yang berwenang untuk melaksanakan urusan kependudukan seakan tutup telinga dengan komplain tersebut.

Pelayanan KTP yang sebelumnya bisa dilayani dengan ditunggu, dengan diterapkan E-KTP justru harus menunggu beberapa hari, ada yang 2 hari bahkan ada yang 10 hari. Lalu bagaimana kualitas pelayanan kita kalau yang terjadi seperti ini. Wonosobo harus belajar dengan Komisi E-Malta tentang enam startegi harus disiapkan untuk pelaksanaan program tersebut, diantaranya :

1. Membangun Kerangka Dasar Pengembangan Masyarakat Informasi dan Ekonomi.
2. Pengembangan Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi pada seluruh penduduk
3. Membangun First Class Layanan E-Goverment.
4. Memperbaiki kualitas sumberdaya manusia dalam bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Empat hal tersebut yang harus dipersiapkan oleh Kabupaten Wonosobo dalam penerapan E-KTP secara on-line. Dan terlebih lagi kesiapan lembaga pelayanan yang memadai, "Bentuk UPTD Kependudukan dan Pencatatan Sipil" di tiap kecamatan.

PROFIL KORUPSI GAYUS...

Inilah sosok Gayus Tambunan, yang pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2011 kemarin telah divonis hukuman penjara selama 7 (tujuh tahun) penjara dan denda 300 juta. Begitu murah pengadilan negeri ini untuk memberikan vonis terhadap pelaku korupsi. Apakah karena ketidaktegasan dari Pemerintah atau memang karena Gayus adalah kandidat Presiden negeri ini untuk periode mendatang ?